Misinews.id | Jakarta,- Pasar modal Indonesia diguncang gejolak tajam pada pertengahan Januari lalu. Dalam tiga hari perdagangan berturut-turut, kapitalisasi pasar disebut menyusut hingga hampir Rp2.000 triliun. Angka fantastis itu sontak memantik perhatian luas, dari pelaku pasar hingga jajaran tertinggi pemerintahan.
Sorotan tajam datang dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro. Dalam sebuah podcast, ia mengulas secara terbuka berbagai faktor yang diduga menjadi pemicu anjloknya bursa, mulai dari isu free float 15 persen, tekanan lembaga indeks global MSCI, hingga dugaan adanya saham yang mengalami kenaikan tak wajar atau yang kerap disebut publik sebagai “saham gorengan”.
Skala Pasar yang Raksasa
Menurut Fauzi, pasar modal Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun internasional. Total aset di bursa disebutnya mencapai sekitar Rp9.875 triliun hampir tiga kali lipat APBN. Sementara itu, kapasitas pasar berada di kisaran Rp13.000 triliun, dengan nilai transaksi harian rata-rata mencapai Rp32,88 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Pergerakan di pasar modal menjadi parameter penting ekonomi nasional dan juga diperhatikan secara internasional,” ujarnya.
Dengan sekitar 968 emiten tercatat di bursa, dinamika pasar saham Indonesia dinilai sangat besar dan sensitif terhadap sentimen global.
Gejolak disebut bermula ketika MSCI lembaga internasional penyedia indeks pasar modal mengirimkan peringatan kepada Indonesia. Dalam surat tersebut, MSCI menyoroti sejumlah saham yang dinilai menunjukkan pola transaksi di luar batas kewajaran.
Fauzi mengungkapkan, sejak Februari 2025, MSCI telah memberi catatan terhadap tiga hingga empat saham yang transaksinya dinilai tidak wajar. Puncaknya terjadi pada awal Desember 2025, ketika Indonesia kembali mendapat “mention” terkait perlunya penguatan fundamental bursa.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah ketentuan free float minimal 15 persen yaitu porsi saham yang benar-benar dimiliki publik dan diperdagangkan secara terbuka.
“Kalau perusahaan punya 100 miliar saham, maka 15 persen atau 15 juta saham harus benar-benar menjadi milik publik dan transparan. Jangan sampai kepemilikan publik itu semu,” jelasnya.
Menurutnya, praktik free float yang tidak sepenuhnya transparan berpotensi membuat harga saham mudah dikendalikan pihak tertentu. Akibatnya, muncul saham yang terus naik tanpa koreksi wajar, memunculkan kecurigaan adanya manipulasi.
“Kalau naik terus tanpa dasar fundamental yang kuat, itu tidak masuk akal. Di situlah muncul istilah saham gorengan. Pemiliknya bisa mengatur kapan harga naik dan kapan turun,” tegas Fauzi.
Ketika peringatan lanjutan dari MSCI muncul pada pertengahan Januari, pasar langsung merespons negatif. Dalam tiga hari perdagangan Kamis, Jumat, dan Senin kapitalisasi pasar disebut tergerus hampir Rp2.000 triliun, atau setara separuh APBN.
Situasi ini menjadi perhatian serius Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian, hingga Menteri Keuangan. Tak lama setelah peringatan tersebut, lima pimpinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih mengundurkan diri.
Fauzi menyebut langkah itu sebagai sikap ksatria.
“Ketika kita gagal dalam suatu pekerjaan, itu bentuk tanggung jawab moral. Mengundurkan diri adalah sikap sadar diri dan komitmen terhadap amanah,” ujarnya.
Gejolak Biasa atau Masalah Sistemik?
Pertanyaannya kini, apakah ini sekadar gejolak pasar yang lumrah terjadi, atau ada persoalan sistemik yang lebih dalam?
Fauzi menekankan bahwa pasar modal yang sehat harus memiliki fundamental kuat dan pondasi ekonomi kokoh. Dengan struktur kepemilikan saham yang transparan serta pengawasan yang tegas, pasar diyakini akan lebih solid menghadapi guncangan.
“Harapan kita sederhana: pasar modal Indonesia harus kuat. Kalau digoyang sedikit saja, tetap solid. Bukan rapuh karena fundamentalnya lemah,” katanya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa integritas, transparansi, dan pengawasan ketat adalah kunci menjaga kepercayaan investor. Tanpa itu, pasar yang besar sekalipun bisa runtuh hanya dalam hitungan hari.(Mil)
