Misinews.id, | JAKARTA- Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memfokuskan perhatiannya pada isu praktik korupsi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saat debat Capres 2023 yang diadakan KPU kemarin malam, Selasa 12 Desember 2023.
Menurut Ganjar Pranowo, melansir data Indonesian Coruption Watch, selama 10 tahun terakhir, negara telah mengalami kerugian mencapai Rp230 triliun akibat praktik korupsi.
“Sekitar Rp230 triliun dalam 10 tahun terakhir, hilang akibat praktik korupsi. Ini setara dengan pembangunan sekitar 27 ribu puskesmas,” ujar Ganjar Pranowo.
Ganjar kemudian menyoroti pentingnya persetujuan Undang-undang perampasan aset oleh DPR sebagai langkah tidak hanya untuk memberlakukan sanksi hukum.
Karena menurutnya, perampasan aset adalah salah satu cara memberikan efek jera kepada koruptor, saat mereka menghadapi aspek pemiskinan.
“Saya sangat mendorong agar Undang-undang perampasan aset koruptor segera disahkan oleh DPR. Hal ini seharusnya dilakukan oleh pemimpin negeri ini,” tandasnya.
Selain itu, Ganjar Pranowo menegaskan perlunya efektivitas dalam menghukum para koruptor, dengan harapannya agar undang-undang tersebut dapat segera disahkan.
“Dari sisi penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset,” tegasnya.
Ganjar Pranowo juga mengusulkan pendekatan holistik, mencakup pemiskinan dan perampasan aset, sebagai upaya pemberantasan korupsi.
Dalam visinya memimpin negara, ia menekankan bahwa langkah utamanya adalah meresmikan Undang-Undang perampasan aset dan mengirim pejabat yang terbukti korupsi ke Nusakambangan, dengan harapan dapat memberikan efek jera.
“Jika memang saya dipercayai masyarakat memimpin negeri ini, hal utama yang akan saya lakukan adalah segera kita bereskan Undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi, dibawa ke Nusakambangan, agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main,” tandasnya.
