Misinews.id | Palembang – Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Syawaludin, S.Pd., MH. menegaskan pentingnya membangun semangat keterbukaan informasi publik sebagai pondasi kehidupan berdemokrasi yang sehat dan akuntabel.
Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional “Poin Penting Vol.6” bertema “Dari Meja Pemerintah ke Telinga Rakyat: Menakar Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Kamis (23/10/2025).
Acara yang berlangsung di FH Tower Lantai 8, Fakultas Hukum Unsri ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum, Prof. Joni Emirzon, SH., M.Hum. dan menghadirkan berbagai narasumber nasional di bidang hukum dan komunikasi publik.
Dalam paparannya, Syawaludin menyoroti peran penting Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi antara publik dan badan publik.
Menurutnya, semakin banyak lembaga negara yang kini berhadapan di meja Komisi Informasi karena masih lemahnya implementasi prinsip keterbukaan di birokrasi.
“Komisi Informasi menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa informasi. Banyak lembaga negara yang sudah bersengketa di Komisi Informasi Pusat. Ke depan, kami akan konsen mendorong revisi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Syawaludin.
Turut hadir dalam kegiatan ini Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yakni Joemarthine Chandra, Haidir Rohimin, dan Hadi Prayogo, yang ikut mendampingi Syawaludin dalam sesi diskusi.
Sementara itu, Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat tentang keterbukaan informasi publik. Ia mengajak seluruh badan publik untuk tidak menyembunyikan informasi yang seharusnya dapat diakses masyarakat.
“Kita harus mendorong semua institusi publik untuk membuka akses informasi dan memanfaatkan teknologi internet dengan baik, demi mewujudkan negara yang transparan dan akuntabel,” kata Bivitri.
Selain menghadirkan para pakar hukum, seminar ini juga diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum Unsri, termasuk Roger Alfiano, serta dosen FH Unsri Agus Ngadino, SH, MH. yang turut menjadi pembicara.
Kegiatan ini menjadi ruang penting bagi civitas akademika untuk memahami peran strategis keterbukaan informasi publik sebagai hak dasar warga negara dan instrumen pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.*
