HMI Cabang Lubuklinggau Lapor BK DPRD Terkait Dugaan Penganiayaan oleh Oknum DPRD

MisiNews.id | Lubuk Linggau – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau. Mereka menyampaikan aspirasi terkait dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD terhadap seorang warga, Windy, pada 25 November 2024 di Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1.

Windy, korban penganiayaan, dikabarkan mengalami luka lebam serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk HMI Cabang Lubuk Linggau, yang mendesak agar kasus tersebut segera diselesaikan.

Briyan Teguh, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD Lubuk Linggau segera menyelidiki kasus ini secara tuntas. Dalam orasinya, Briyan menegaskan bahwa seorang anggota DPRD seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru menciptakan keresahan.

“Sebagai wakil rakyat, sudah semestinya memberikan contoh yang baik, bukan malah membuat gaduh. Kami meminta BK DPRD untuk segera menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan adil,” tegas Briyan di hadapan massa aksi.

Senada dengan itu, Ketua Umum HMI Cabang Lubuk Linggau, Neka, meminta agar DPRD memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat. Ia juga berharap Badan Kehormatan DPRD Kota Lubuk Linggau segera merealisasikan tuntutan mereka, termasuk memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota DPRD agar tidak terjadi lagi tindakan serupa di masa mendatang.

“Kami telah bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Lubuk Linggau. Kami menegaskan agar tuntutan ini segera direalisasikan. Jika tidak, kami akan menggelar aksi yang lebih besar dari ini,” ujar Neka dengan lantang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kehormatan DPRD Lubuk Linggau belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah yang akan diambil. Sementara itu, masyarakat setempat berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki etika dan perilaku wakil rakyat di Kota Lubuk Linggau.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menjadi pengingat pentingnya integritas para pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. (*)