misinews.id | Lubuklinggau – Anggota DPR RI tiga periode yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem Dapil Sumsel I, Fauzi Amro, menghadiri kegiatan sosialisasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tema Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan Rio Tirta dan didampingi Wali Kota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat. Acara berlangsung di Cinema Hall lantai 5 Gedung Pemkot Lubuklinggau, Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan kehormatan sekaligus wujud perhatian nyata DPR RI dan BPK RI dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, khususnya di daerah.
“Pengelolaan keuangan negara bukan sekadar tugas administratif, melainkan wujud tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Sesuai amanat undang-undang, pengelolaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Prinsip good governance, lanjutnya, harus diterapkan dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.
Sementara itu, Fauzi Amro menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau yang mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2025, APBD tercatat sekitar Rp1,3 triliun, namun pada 2026 turun menjadi hampir Rp800 miliar.
Menurutnya, penurunan anggaran tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang lebih cermat dan tepat sasaran.
“Setiap tahun pemerintah daerah harus terus belajar menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Saya berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau tetap mendapatkan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan,” kata Fauzi.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menimbulkan persoalan baru. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memahami secara menyeluruh materi yang disampaikan oleh BPK.
“Jangan sampai anggarannya sudah kecil, tapi masih mendapatkan temuan dari BPK. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh seluruh kepala OPD,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Fauzi turut menekankan pentingnya penyesuaian ritme kerja birokrasi di tengah keterbukaan informasi yang semakin luas. Ia mengutip pernyataan Prabowo Subianto yang menekankan bahwa lembaga pengawas keuangan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Masukan dari masyarakat melalui media sosial atau forum diskusi kini menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Karena itu, cara kerja birokrasi harus berubah agar tetap relevan dan akuntabel,” pungkasnya.**
