Misinews.id | Lubuklinggau, – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, angkat bicara mengenai peluang besar bagi pondok pesantren untuk mendapatkan akses permodalan dalam rangka pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fauzi menjelaskan bahwa saat ini sudah ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Danantara dan bank-bank Himbara—di antaranya BSI, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN—untuk mendukung pendirian dapur MBG di lingkungan pesantren. Melalui MoU tersebut, bank-bank Himbara berkomitmen memberikan akses pembiayaan guna membangun dan mengoperasikan dapur SPPG.
“Dalam MoU itu, bank-bank Himbara memberikan akses permodalan untuk membangun dapur SPPG dalam konteks mendukung program MBG,” ujar Fauzi.
Namun demikian, Fauzi menegaskan bahwa mekanisme perbankan tetap berlaku. Setiap pesantren yang ingin mengajukan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank.
Titik Dapur Ditentukan oleh BGN
Salah satu syarat utama bagi pesantren untuk mengajukan permodalan adalah penetapan titik dapur MBG. Fauzi menekankan bahwa proses penentuan titik dapur berada sepenuhnya di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Silakan koordinasi dengan BGN. Kalau titik dapurnya sudah ada, barulah pondok pesantren bisa mengajukan permodalan ke bank Himbara,” jelasnya.
Menurutnya, secara infrastruktur, banyak pondok pesantren sebenarnya sudah siap menjalankan program MBG. Kendala paling umum hanyalah keterbatasan modal kerja. Karena itu, pemerintah melalui Danantara berupaya membuka akses permodalan seluas mungkin agar dapur-dapur MBG dapat segera berjalan.
Besaran Pinjaman Menyesuaikan Usulan Pesantren
Fauzi menambahkan bahwa besaran pinjaman sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.
“Kalau mengusulkan pinjaman Rp100 juta, ya berarti proses di bank Himbara akan menilai sesuai angka tersebut,” ujarnya.
Meski begitu, bank tetap memiliki analisis kelayakan tersendiri. Tetapi dengan adanya MoU, proses koordinasi antara pesantren dan Himbara diharapkan dapat berjalan lebih mudah.
“Untuk nilai pinjaman, silakan dibicarakan langsung antara pihak pesantren dan bank Himbara,” tegas Fauzi.
Dengan terbukanya akses ini, pemerintah berharap pondok pesantren dapat berperan aktif dalam penyediaan makanan bergizi bagi santri dan masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui pengelolaan dapur MBG yang profesional dan berkelanjutan.(Mil)
