MisiNews.id |PALI – Mungkin hanya di Kabupaten PALI, air bisa mengalir dengan lancar ke puluhan rumah dinas tanpa perlu bayar. Sementara di sisi lain, warga biasa harus rela mandi pakai air hujan karena telat bayar tiga bulan—langsung diputus PDAM tanpa negosiasi.
Data resmi dari PDAM Tirta PALI Anugrah menunjukkan bahwa sebanyak 60 unit rumah dinas Polres PALI tercatat menunggak tagihan air hingga 18 bulan berturut-turut, dengan nilai tunggakan puluhan juta rupiah. Hebatnya, aliran air ke komplek itu tetap jernih dan lancar, seolah-olah keistimewaan adalah hak lahiriah.
“Jangan-jangan air di rumah dinas itu pakai sistem ‘doa dan harapan’, bukan meteran,” ujar M Afif Akbar , Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa PALI (HIMAPALI) dengan nada getir.
Ketika Rakyat Kecil Dikejar, Rumah Dinas Malah Dimanjakan Menurut Afif, perilaku PDAM dan institusi yang bersangkutan tidak ubahnya seperti sinetron klasik—ada kasta istimewa yang tak tersentuh, walau jelas-jelas menunggak belasan bulan.
“Kalau warga biasa yang nunggak, petugas datang bawa tang, cabut meteran. Tapi kalau rumah dinas polisi? Aman. Mungkin airnya sudah punya jalur kekebalan khusus,” tambah Afif dengan nada menyindir.
Segera Evaluasi! Kapolres Harus Bicara, Jangan Diam Seribu Bahasa Dalam pernyataan tegas, Afif mendesak Kapolda Sumsel untuk segera mengevaluasi Kapolres PALI, karena telah membiarkan institusi yang dipimpinnya menumpuk utang pada PDAM tanpa penyelesaian yang jelas. Tidak hanya itu, Kapolres Kabupaten PALI juga diminta untuk angkat bicara dan memberikan klarifikasi publik—bukan bersembunyi di balik pagar rumah dinas yang airnya masih mengalir deras.
“Ini bukan sekadar administrasi, ini soal integritas. Kalau Kapolres diam saja, artinya pembiaran ini memang disengaja,” kata Afif.
DPRD Harus Tegas, Jangan Jadi Penonton Afif juga menantang DPRD Kabupaten PALI untuk memanggil PDAM dan Polres dalam forum terbuka. Jangan sampai rakyat hanya melihat wakilnya sebagai penonton pasif di tengah praktik pelayanan publik yang tebang pilih.
“DPRD jangan cuma lihai mengesahkan anggaran, tapi diam saat air rakyat dipermainkan,” tegas Afif.
Jangan Heran Kalau PAD Lemah, Kalau Tagihan Saja Tak Dibayar Afif menyentil sektor ekonomi lokal. Dengan puluhan juta rupiah tunggakan dari satu institusi saja, jangan salahkan rakyat jika PAD mandek dan pembangunan tersendat.
“Bayar air itu bukan sekadar kewajiban, tapi bagian dari komitmen membangun daerah. Jangan minta dihormati kalau tak mampu memberi contoh,” ujar Afif
Kalau Air Tak Bayar, Jangan-Jangan Listrik Juga Pakai Angin? Afif menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi, bahkan nasional jika perlu, agar tidak ada lagi “hak istimewa” yang merusak rasa keadilan sosial.
“Kita tunggu, apakah Kapolres akan bicara… atau memilih diam seperti keran air yang tidak pernah mati meski tagihannya dibiarkan,” tutup Afif dengan tajam.
